Jakarta - Organisasi Aktivis KAMAKSI (Kaukus Muda Anti Korupsi) secara tegas mendesak Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk segera memberhentikan Direktur Utama Bank Jakarta (Bank DKI) Agus Haryoto Widodo.
Desakan keras KAMAKSI ini dipicu oleh adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait carut-marutnya operasional internal bank serta mencuatnya dugaan skandal kredit macet yang dinilai berpotensi merugikan keuangan daerah secara signifikan.
"Kami meminta Gubernur Pramono Anung mengambil langkah tegas dengan mencopot Agus Haryoto Widodo dari jabatannya guna menjaga stabilitas dan kredibilitas Bank Jakarta (Bank DKI). KAMAKSI mendorong adanya audit menyeluruh dan investigasi yang transparan terkait operasional serta tata kelola keuangan yang dianggap tidak sehat. Mendukung pihak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun tangan jika ditemukan unsur tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran kredit. Penegakkan hukum harus dilakukan secara adil tanpa tebang pilih jika ditemukan bukti-bukti adanya penyimpangan yang merugikan keuangan daerah. Langkah tegas dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku pemegang saham pengendali untuk mencopot jajaran direksi dan komisaris sangat dinantikan publik guna memastikan kesehatan fiskal BUMD tersebut tetap terjaga," tegas Joko Priyoski Ketua Umun DPP KAMAKSI di Jakarta.
"Sorotan KAMAKSI atas dugaan Carut-Marut Tata Kelola Bank Jakarta (Bank DKI) antara lain manajemen internal dan operasional Bank yang dinilai kurang optimal atau mengalami masalah tata kelola (good corporate governance) serta permasalahan Non-Performing Loan (NPL) atau tingginya kredit macet yang dianggap bisa mengganggu kesehatan finansial bank BUMD tersebut. Desakan Reformasi Birokrasi BUMD Bank Jakarta harus segera dilakukan Pemprov DKI Jakarta sebagai bentuk ketegasan untuk melakukan penyegaran di jajaran direksi demi menyelamatkan aset daerah," tambah Joko.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membongkar sederet persoalan dalam operasional PT Bank DKI (Bank Jakarta) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan Tahun 2024 dan 2025 hingga Triwulan III.
Dalam laporan tersebut, BPK menyoroti analisa dan persetujuan kredit yang dinilai belum sepenuhnya menerapkan prinsip kehati-hatian. Selain itu, pengelolaan kredit UKM, pembebanan biaya tenaga kerja, pengadaan outsourcing, hingga pengendalian keamanan sistem informasi juga ikut menjadi sorotan auditor negara.
BPK juga menemukan persoalan pada pengadaan sewa ruang kantor cabang pembantu (KCP), evaluasi promosi dan pemasaran yang belum optimal, serta pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang dinilai belum memadai.
"Sebagai bentuk pengawasan publik terhadap kinerja Pemprov DKI dan BUMD Bank Jakarta, KAMAKSI berencana akan menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota dan Kantor Pusat Bank Jakarta (Bank DKI), mendesak Gubernur Pramono segera menindak lanjuti temuan BPK dan menjalankan Reformasi Total Birokrasi BUMD yaitu memberhentikan Dirut Bank Jakarta Agus Haryoto Widodo beserta jajaran direksi dan komisaris demi memulihkan kepercayaan publik dan menjaga optimalisasi asset daerah," pungkas Aktivis KAMAKSI. AR
Tags:
Berita