Jakarta - Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) menyatakan dukungan terhadap penguatan dan perluasan program Sekolah Rakyat di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, sebagai upaya strategis membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial diharapkan mampu memberikan kesempatan belajar yang lebih setara melalui pendidikan berasrama, pembinaan karakter, serta pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik. Program ini juga diarahkan untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, menilai bahwa pendidikan merupakan fondasi penting dalam membangun masa depan daerah. Menurutnya, keterbatasan ekonomi keluarga dan sulitnya akses menuju fasilitas pendidikan tidak boleh menjadi penghalang bagi anak-anak untuk mengembangkan potensi dan meraih cita-cita.
“KAMAKSI mendukung penuh upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan melalui program Sekolah Rakyat, termasuk mendorong agar anak-anak dari keluarga prasejahtera di Kabupaten Melawi mendapatkan kesempatan yang adil untuk mengenyam pendidikan berkualitas. Jangan sampai kemiskinan orang tua membatasi masa depan anak-anak Indonesia. Pendidikan harus menjadi jalan untuk mengubah kehidupan dan memutus mata rantai kemiskinan,” demikian pernyataan Joko Priyoski Ketua Umum DPP KAMAKSI.
Bagi KAMAKSI, program Sekolah Rakyat perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan manusia yang terintegrasi. Pendidikan, kesehatan, pemenuhan gizi, perlindungan sosial, dan pemberdayaan keluarga harus berjalan beriringan agar manfaat program dapat dirasakan secara berkelanjutan.
KAMAKSI menekankan bahwa keberhasilan program tidak semata-mata diukur dari jumlah gedung sekolah yang dibangun atau banyaknya siswa yang diterima. Hal terpenting adalah memastikan anak-anak memperoleh pembelajaran yang bermutu, lingkungan yang aman, pendampingan yang memadai, dan peluang masa depan yang lebih baik.
Menjawab Tantangan Akses Pendidikan di Wilayah Pedalaman
Tantangan geografis menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan dalam pemerataan pendidikan di Kabupaten Melawi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebelumnya menyoroti kendala aksesibilitas pendidikan di Melawi, termasuk belum tersedianya fasilitas SMA di Kecamatan Ela Hilir dalam laporan yang diterbitkan pemerintah provinsi pada 2026. Pemerintah provinsi juga menyampaikan rencana pembangunan sekolah baru di wilayah tersebut.
Kondisi ini memperkuat urgensi koordinasi pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan anak-anak di wilayah yang jauh dari fasilitas pendidikan tetap memperoleh layanan belajar yang layak.
KAMAKSI mendorong agar pengembangan Sekolah Rakyat mempertimbangkan pemetaan wilayah, jarak tempat tinggal siswa, kondisi ekonomi keluarga, ketersediaan tenaga pendidik, dan kebutuhan fasilitas asrama. Penjangkauan anak-anak dari komunitas adat dan wilayah pedalaman juga perlu dilakukan secara inklusif, dengan menghormati kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.
Dukungan transportasi, termasuk bus sekolah apabila sesuai kebutuhan dan kondisi geografis, serta akses pelayanan kesehatan dan pemenuhan gizi harus menjadi bagian dari perencanaan layanan pendidikan yang komprehensif.
Namun, penetapan lokasi, daya tampung, jadwal operasional, dan penerimaan peserta didik Sekolah Rakyat di Kabupaten Melawi perlu mengacu pada keputusan resmi pemerintah. Dukungan KAMAKSI ini merupakan dorongan terhadap penguatan akses dan perluasan manfaat program.
*DTSEN Harus Menjamin Penerima Manfaat Tepat Sasaran*
KAMAKSI juga menekankan pentingnya ketepatan data dalam proses penjangkauan calon peserta didik. Pemerintah perlu memastikan bahwa kesempatan belajar benar-benar diberikan kepada anak-anak yang paling membutuhkan dukungan negara.
Pedoman penjangkauan dan penerimaan Sekolah Rakyat menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dengan sasaran utama keluarga pada desil kesejahteraan 1 dan 2. Ketentuan usia, dokumen pendidikan, proses verifikasi, dan penempatan siswa mengikuti pedoman resmi yang berlaku.
Oleh karena itu, KAMAKSI mendorong sinergi Dinas Sosial, instansi pendidikan, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), BPS, pemerintah desa, dan unsur masyarakat dalam memperbarui serta memverifikasi data calon penerima manfaat.
Verifikasi lapangan penting untuk mengurangi risiko ketidaktepatan sasaran, termasuk ketika terdapat perubahan kondisi ekonomi keluarga atau anak-anak yang membutuhkan bantuan belum terjangkau oleh pendataan.
KAMAKSI juga mendorong agar pelaksanaan program mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.
“Program yang baik harus dilaksanakan dengan data yang akurat, pengawasan yang kuat, dan orientasi yang jelas pada kepentingan masyarakat. Kami mendorong agar anak-anak yang paling membutuhkan memperoleh kesempatan terlebih dahulu, sementara penggunaan anggaran dan kualitas pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” tegas Joko.
Pendidikan Gratis Harus Diikuti Kualitas dan Perlindungan Anak
KAMAKSI berpandangan bahwa pendidikan berasrama memerlukan standar pelayanan yang menyeluruh. Selain pembelajaran formal, penyelenggara perlu memastikan ketersediaan guru yang kompeten, asrama yang layak, makanan bergizi, layanan kesehatan, pendampingan psikososial, pembinaan karakter, serta mekanisme perlindungan anak.
Perhatian khusus perlu diberikan pada proses adaptasi siswa yang sebelumnya menghadapi keterbatasan akses pendidikan. Pendekatan pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan awal masing-masing peserta didik agar mereka dapat mengikuti kegiatan belajar secara optimal.
Pemerintah juga perlu melibatkan orang tua dan masyarakat dalam proses pendampingan, sehingga pendidikan berasrama tetap membangun hubungan keluarga yang sehat serta memberikan dukungan sosial yang memadai bagi perkembangan anak.
KAMAKSI menilai evaluasi berkala perlu dilakukan dengan mengukur perkembangan kemampuan akademik, kehadiran siswa, kesehatan, kesejahteraan psikologis, serta keberlanjutan pendidikan setelah menyelesaikan jenjang belajar.
KAMAKSI Ajak Semua Pihak Bergotong Royong
KAMAKSI mendukung Bupati Melawi Dadi Sunarya Usfa Yursa untuk memperkuat koordinasi dalam memperluas kesempatan pendidikan bagi keluarga prasejahtera.
Dukungan tersebut perlu diwujudkan melalui pemetaan kebutuhan yang akurat, sosialisasi kepada masyarakat, pendampingan calon peserta didik, pengawasan pelaksanaan program, serta evaluasi yang terbuka dan berorientasi pada hasil.
Bagi KAMAKSI, Sekolah Rakyat bukan sekadar program bantuan pendidikan, melainkan investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi yang berpengetahuan, berkarakter, mandiri, dan mampu berkontribusi bagi kemajuan daerah.
Masa depan Kabupaten Melawi akan menjadi lebih sejahtera dengan memberikan kesempatan pendidikan yang lebih adil agar tumbuh menjadi generasi yang berdaya saing dan menjadi bagian dari solusi pembangunan daerah.
Pendidikan yang merata, berkualitas, dan tepat sasaran adalah investasi untuk memutus mata rantai kemiskinan serta membangun generasi unggul dari Kabupaten Melawi bagi Indonesia.
“Kami berharap Sekolah Rakyat dapat terus diperkuat dan diperluas sesuai kebutuhan daerah, sehingga anak-anak dari keluarga prasejahtera, termasuk yang berada di wilayah pedalaman Melawi, memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan meraih masa depan. KAMAKSI siap mendorong partisipasi masyarakat serta pengawasan yang konstruktif agar program pendidikan benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat,” pungkas Joko.
Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI)
Berjuang Tanpa Akhir, Militansi Tanpa Batas.TIM : KAMAKSI BABEL
Tags:
Berita